tiga fraksi siapkan gugatan hukum

ketua fraksi pan dprd kota semarang agung purno sarjono menilai, kinerja komisi belum memiliki landasan hukum. ini karena surat keputusan tentang pembentukan komisi belum ditandatangani ketua dprd rudi nurrahmat.

menanggapi tidak akan diubahnya susunan pimpinan komisi, kata agung, tiga fraksi siap melayangkan gugatan hukum karena hasil sidang paripurna mengenai pembentukan komisi dinilai tidak sah dan cacat hukum. "gugatan ini kami tujukan kepada ketua dprd," katanya.

sebagai ketua fraksi pks, saya mengharapkan, anggota dprd dari tiga fraksi lainnya dapat segera bergabung dalam komisi agar kinerja dprd bisa optimal. "kami memang tetap bisa bekerja walaupun tanpa mereka, tetapi akan lebih baik kalau teman-teman ikut bergabung," ucapnya.[]

selengkapnya baca kompas jumat 16 oktober 2009

pembebasan tanah waduk jatibarang menyimpang

proses pembebasan tanah waduk jatibarang oleh pemerintah kota semarang dinilai menyimpang. kejaksaan negeri semarang merespon itu. sejumlah jaksa sudah menyambangi beberapa orang di pemkot untuk diklarifikasi.

saya yang pertama melontarkan dugaan itu bersama rekan komisi a dprd. tim panitia pembebasan tanah (p2t) kami nilai tidak transparan terkait rincian harga ganti rugi warga. kepada mas anton sudibyo, wartawan radar semarang, saya sampaikan belum mendapat rincian harga ganti rugi tanah. padahal rincian itu berguna sebagai data pembanding dengan data lapangan yang akan diambil pada saat peninjauan lokasi. sebab dari data itu akan diketahui apakah data di lapangan benar-benar sesuai dengan data lapangan.

sekretaris kp2kkn jawa tengah eko haryanto mendesak agar pihak kejaksaan segera turun melakukan investigasi. Sebab, selain prosesnya tidak transparan, juga membingungkan warga yang lahannya terkena proyek.[]

selengkapnya baca radar semarang sabtu 7 november 2009

konflik tak kunjung selesai

konflik di tubuh dprd belum kunjung selesai. masih belum adanya titik temu dari masing-masing fraksi mengenai keputusan pembentukan komisi menjadi hambatan utama untuk mencapai kesepakatan.

ketua fraksi partai amanat nasional agung purno sarjono, rabu (14/10/2010), menginginkan adanya perombakan secara keseluruhan terhadap komposisi pimpinan dari empat komisi yang sekarang sudah terbentuk. "kita mau pembahasan untuk pembentukan komisi dari awal lagi dengan mengutamakan kebersamaan,” ingin agung.

saya sendiri sebagai ketua fraksi pks menilai, pembentukan komisi dalam rapat paripurna jumat (9/10/2010) lalu adalah sah. berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri nomor 161/3405/sj tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dprd provinsi/kabupaten/kota masa jabatan periode 2009-2014, seluruh anggota fraksi diwajibkan masuk ke dalam salah satu komisi. saya bilang "untuk itu, tiga fraksi yang belum menempati komisi tinggal masuk sebagai anggota karena posisi pimpinan sudah terisi."[]

selengkapnya baca suara merdeka rabu 14 oktober 2009

komisi diisukan batal, dprd gempar

wartawan memang pandai bikin berita. ya iyalah pancen tugasnya. di tengah hawa panas dingin rebutan pimpinan komisi dprd, tiba-tiba koran rabu 14 oktober 2009 memberitakan kalau pembentukan komisi dibatalkan. suara merdeka menuliskan “pimpinan komisi dprd kota semarang yang sempat ditetapkan oleh tiga fraksi: fpd, fpks dan fpdip dipastikan dibatalkan. katanya, keputusan itu hasil rapat pimpinan selasa (13/10/2009). gedung wakil rakyat pun gempar.

padahal rapat pimpinan dewan, fraksi dan komisi, selasa siang itu sedikit pun tidak membahas soal pembentukan komisi. kebetulan saya sebagai ketua fraksi pks hadir rapim itu. ketua dprd rudi nurrahmat menegaskan pertemuan tidak sampai memutuskan paripurna ulang untuk kembali bentuk pimpinan komisi.[]

selengkapnya baca suara merdeka, rabu 14 Oktober 2009

seberapa seksi komisi a dan c

temperatur di gedung dprd kota semarang terasa lebih panas pasca paripurna pembentukan komisi. proses pembentukan komisi berjalan timpang. ada komisi yang laris manis, sebaliknya ada yang sepi peminat. bayangkan saja, komisi b (perekonomian) dan d (pembangunan), hanya diminati tiga orang dari fraksi berbeda. padahal jumlah anggota dprd yang menempati komisi ada 46 orang dengan ketersediaan komisi sebanyak empat.

sementara komisi a (hukum dan pemerintahan) dan komisi c (pembangunan) menjadi komisi seksi yang diperebutkan. ’’Itu persoalan pragmatis politik,’’ kata ay sujiyanto, anggota dprd dari partai persatuan pembangunan, yang sudah merasakan kursi dprd empat periode. kebetulan sujiyanto selalu menempati komisi c.

teman saya sefraksi, ahmadi, mengakui komisi yang langsung berinteraksi dengan masyarakat memang diminati parpol. ’’itu bisa menunjukkan parpol itu peduli dengan masyarakat,’’ katanya.[]

selengkapnya baca suara merdeka, sabtu 10 oktober 2009

dprd rebutan komisi basah

paripurna dprd kota semarang jumat, 9 september 2009, panas. rapat beragenda pembentukan komisi dan pemilihan pimpinan komisi diwarnai rebutan komisi “basah”, komisi yang dianggap mendatangkan banyak proyek dan/atau uang.

padahal menurut saya, demi kepentingan idealisme maupun pragmatisme, setiap komisi sama saja. dprd terbelah menjadi dua kelompok koalisi fraksi. koalisi partai besar: partai demokrat, pdi perjuangan dan partai keadilan sejahtera versus koalisi partai tengah: partai amanat nasional, partai golkar dan partai gerindra.

rebutan –atau bahasa saya, kompetisi— pimpinan komisi hal yang lumrah dalam lembaga politik seperti dprd. bagi saya kejadian ini menempa kematangan dan kedewasaan berpolitik saya.[]

selengkapnya baca suara merdeka, sabtu 10 oktober 2009

interpelasi brt bisa berujung hak angket

wali kota semarang sukawi sutarip akan mengajukan subsidi untuk bus rapid transport (brt) trans-semarang dalam apbd 2010. besaran subsidi akan disesuaikan dengan hasil evaluasi terhadap selisih pendapatan dan biaya operasional brt.

keinginan wali kota ini berseberangan dengan dprd. ketua sementara dprd kota semarang rudi nurrahmat memastikan tetap akan mengajukan hak interpelasi terhadap pemkot. hal interpelasi merupakan hak yang dimiliki dprd untuk bertanya kepada wali kota mengenai kebijakan yang diambil dan berdampak luas pada masyarakat. saya menambahkan, interpelasi dapat berujung pada hak angket jika wali kota semarang dinilai menyimpang.[]

selengkapnya baca kompas, selasa 29 september 2009

interpelasi wali kota soal bus rapid transport

anggota dprd kota semarang berniat mengajukan interpelasi kepada wali kota semarang sukawi sutarip terkait operasional bus rapid transit (brt) trans semarang. Wacana pengajuan hak interpelasi ini muncul setelah pemerintah kota kembali gagal mengoperasikan transportasi massal tersebut.

hak interpelasi itu dianggap perlu karena pemkot tidak serius dalam menangani brt yang ditujukan untuk kepent ingan masyarakat luas. hak interpelasi adalah hak yang dimiliki dprd untuk bertanya kepada wali kota mengenai kebijakan yang diambil dan berdampak luas kepada masyarakat.

sebagai komandan fraksi pks, saya menegaskan, gagalnya kembali operasional brt menunjukkan buruknya manajemen pemkot dalam mengelola transportasi massal. Untuk itu, dprd perlu mengambil sikap dengan mengajukan interpelasi. apalagi sukawi sutarip mengakui, ketidakseriusan pemkot dalam mengelola brt trans semarang.[]

selengkapnya baca kompas, rabu 16 september 2009

uu 27/2009 batasi kewenangan dprd

kalangan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota semarang menilai isi dari undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang mpr, dpr, dpd dan dprd telah membatasi kewenangan dprd terhadap eksekutif. dprd hanya berwenang membuat peraturan daerah, menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah. dalam uu baru itu tidak diatur fungsi pengawasan terhadap keputusan dan peraturan walikota.

saya ungkapkan, terbatasnya wewenang dprd tersebut terdapat pada uu 27/2009 pasal 344 ayat 1 huruf c yang menyatakan bahwa dprd memiliki wewenang membuat peraturan daerah dan menentukan apbd saja.

"dalam uu ini tidak dikemukakan bahwa dprd juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan eksekutif seperti, peraturan wali kota ataupun keputusan wali kota. padahal, fungsi kontrol tersebut sangat penting," kataku kepada mas harry susilo dari kompas, seusai rapat perumusan tata tertib.[]

selengkapnya baca kompas, kamis 10 september 2009

siaga menghadapi pemilihan walikota

geliat persiapan menghadapi pemilihan wali kota semarang semakin terasa di partai keadilan sejahtera. acara halalbihalal yang digelar dpd pks di gedung dharma wanita, minggu (11/10/2010) digunakan sebagai ajang konsolidasi.

saya sebagai ketua tim seleksi calon wali kota dan wakil wali kota dari unsur internal, menyampaikan seleksi terhadap calon, baik dari internal maupun eksternal partai terus dilakukan. anggota dpr ri zuber safawi, jadi salah satu kandidat, terpaksa ikut seleksi susulan (hehehe kayak sekolah aja ya, ulangan susulan).

’’beliau memiliki kesibukkan di jakarta, secepatnya kami akan melakukan fit and proper test kepada seluruh calon yang ada,’’ kataku pada mas moh anhar dan mas dian chandra dari suara merdeka.[]

selengkapnya baca suara merdeka, senin 12 oktober 2009

pkl mengaku ke dewan pks

puluhan pedagang kaki lima taman progo, pesanggrahan, citarum, semarang timur, mendatangi gedung dprd kota semarang. mereka mengadukan penggusuran tempat usaha yang dijadikan lahan pemerintah kota. mereka meminta dukungan anggota dewan. mereka sudah tidak bisa menjalankan usaha lagi. padahal itu adalah satu-satunya usaha mereka.

saya menerima aduan mereka. ditemani rekan sefraksi muh afif serta suryanto dan prihastoro nanda arief dari fraksi gerindra di ruang komisi d. saat itu kami memang tidak bisa mengundang dinas terkait untuk meminta penjelasan karena komisi belum terbentuk.

namun perwakilan pkl mengatakan sebelum pelaksanaan pembangunan taman, kami memang telah melakukan komunikasi dengan dinas pasar dan dinas pertamanan. tapi hingga sekarang belum ada solusi untuk kami.[]

selengkapnya baca suara merdeka, kamis 8 oktober 2009